Terima Beasiswa Pemerintah, Banyak Mahasiswa PTN Khianati Negara

Menerima beasiswa adalah suatu anugerah yang luar biasa kepada seseorang, apalagi jika biaya hidup dan buku juga ditanggung pihak pemberi beasiswa. Terlebih, beasiswa itu adalah beasiswa bergengsi dan ternama di Indonesia seperti beasiswa pendidikan Indonesia (BPI) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beasiswa ini diperuntukkan untuk studi di dalam maupun luar negeri. Bagi yang studi di dalam negeri, maka biasanya yang menjadi tujuan adalah perguruan tinggi negeri (PTN) ternama di Indonesia. Namun beberapa penerima beasiswa sepertinya banyak yang tidak menyadari harapan dari pemberi dana beasiswa, yaitu harapan akan mengabdi pada tanah airnya.

Harapan mengabdi pada tanah air banyak dikesampingkan oleh penerima beasiswa yang tidak menerima asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Mereka menginginkan Islam sebagai dasar negara sebagaimana organisasi yang dibubarkan pemerintah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut salah satu pengurus organisasi kemahasiswaan di Yogyakarta, banyak mahasiswa PTN yang menerima beasiswa LPDP anti pemerintah. Menurut pengamatannya di berbagai media sosial, mereka sering mengumbar kejelekan pemerintah. Lebih dari itu, mereka juga melakukan berbagai provokasi di media sosial dengan mengusung agenda khilafah, anti pemerintah, Indonesia negara thaghut, menyalahkan agama lain, tidak toleran terhadap selain kelompoknya hingga menggunakan dana untuk kegiatan yang anti Pancasila.

Padahal pemerintah memberikan dana beasiswa kepada mahasiswa untuk mengabdi kepada negaranya, untuk memperbaiki dan menguatkan negara yang sedang digoyang ideologi Islam dari luar. Harusnya, penerima beasiswa dari pemerintah harus kritis, bukan menyalahkan atau bahkan mengusung konsep dan ideologi yang bertentangan dengan negara. Bukan juga menuntut agar semuanya disalahkan dan diserahkan kepada presiden, tapi mereka juga harus menyelesaikannya melalui forum akademis dan kemasyarakatan. Bukan juga dengan menyalahkan kelompok lain yang tidak seideologi dan seagama, tapi harus merangkul dan mengajak bersama-sama dalam membangun Indonesia yang bhinneka tunggal ika.