Setara Institute: Angka Pelanggaran Kebebasan Beragama Tahun 2017 Turun

 Setara Institute menyebutkan, ada penurunan angka peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) pada 2017. 

Penurunan ini jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Peneliti Setara Institute Halili mengatakan, sepanjang tahun 2016 terjadi 208 peristiwa dengan 270 tindakan. Sementara, pada tahun 2017 ada 151 peristiwa dengan 201 tindakan.

"Dibandingkan dengan data tahun lalu, terdapat penurunan angka dan peristiwa yang siginifikan," ujar Halili di Kantor Setara Institute, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Dari angka tersebut, terjadi penurunan peristiwa pelanggaran KBB sebanyak 53 peristiwa dan 69 tindakan pada tahun 2017, jika dibandingkan tahun 2016.

Meski, demikian, angka peristiwa dan tindakan pelanggaran KBB tersebut dianggap Halili masih tinggi, karena diatas angka 100.

"Masih tingginya pelanggaran KBB itu secara umum karena belum terbentuk prasyarat yang substansif bagi terbangunnya kondisi kebebasan untuk beragama/berkeyakinan yang ideal," kata dia.

Halili mengungkapkan, penurunan angka peristiwa pelanggaran KBB dan tindakannya tersebut terjadi karena munculnya inisiatif dan gerakan masyarakat sipil yang toleran.

Selama ini, masyarakat tersebut sering hanya dianggap sebagai silent majority.

"Mereka mengambil prakarsa dan peran untuk melawan intoleransi, diskriminasi, dan paham-paham yang mengarah destruksi nilai-nilai hidup bersama dalam perbedaan dan ideologi ekstrimisme dengan kekerasan," kata Halili.

Ia menambahkan, penurunan peristiwa dan tindakan pelarangan itu karena pemerintah punya political will yang kuat dalam memimpin promosi toleransi di Indonesia.

"Nawa Cita Jokowi-JK, penghapusan kolom agama (e-KTP) oleh Kemendagri, drafting UU perlindungan umat beragama, dan pemenuhan hak atas pengajaran agama dalam institusi pendikan formal untuk penghayat kepercayaan," kata dia.

"Penurunan angka ini harus kita catat sebagai progress yang penting dalam promosi toleransi dan pemenuhan jaminan atas hak konstitusional warga negara untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka," lanjut Halili.